BPJS Kesehatan Mulai Verifikasi Klaim

BPJS Kesehatan Mulai Verifikasi Klaim

BPJS Kesehatan Mulai Verifikasi Klaim Kasus Covid-19

BPJS Kesehatan Mulai Verifikasi Klaim Kasus Covid-19 – BPJS Kesehatan disebut tengah menjalankan proses verifikasi klaim pelayanan kesehatan rumah sakit terkait pandemi Covid-19. Proses tersebut dilakukan secara bertahap sesuai tenggat waktu yang diberikan, yakni tujuh hari kerja.

“Biaya klaim akan ditransfer ke rekening instansi RS oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu tiga hari kerja.

Pembiayaan klaim Daftar Joker123 Slot Online Covid-19 ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau sumber dana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal mengingatkan bahwa masa kadaluarsa klaim berlaku tiga bulan setelah status pandemi dicabut pemerintah. Karena itu, diharapkan pihak rumah sakit dapat melengkapi berkas-berkas sesuai ketentuan.

Adapun kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah WNI atau WNA yang terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia 60 tahun ke atas dengan atau tanpa penyakit penyerta.

ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta yang dirawat di rumah sakit di wilayah Indonesia. “Berkas klaim pasien Covid-19 yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020. Berkas-berkas pendukung verifikasi ini harus diajukan dalam bentuk softfile melalui aplikasi e-Claim INA CBGs,” ujar Iqbal.

Selanjutnya, untuk peserta mandiri kelas 1 berada di desil 7-9. Dalam data Susenas pengeluaran non esensial mereka di rentang Rp311.060 hingga Rp484.176.

Lalu, Kemenkeu memasukkan kemampuan tambahan iuran sebesar 10-20 persen dari pengeluaran tersebut, yakni Rp31.106 hingga Rp96.835. Besaran kenaikan iuran tersebut dinilai masih bisa dijangkau oleh peserta mandiri kelas 1.

BPJS Kesehatan Mulai Verifikasi Klaim

Kemenkeu juga memasukkan kemampuan tambahan

“Iuran untuk kelas 1 dinilai masih relatif terjangkau di kisaran Rp111.106-Rp176.835,” paparnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan perhitungan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja atau mandiri.

Ronald Yusuf, Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan Pusat Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan kenaikan iuran peserta mandiri itu telah memperhitungkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menggambarkan pengeluaran riil masyarakat.

“Kami memiliki data BPS, data Susenas lalu kami bagi menjadi desil 1-10. Lalu, real spending (pengeluaran riil) kami coba kelompokkan belanja non esensial setiap desil dan menyertakan rokok juga dalam analisis kami,” katanya melalui video conference, Jumat.

Untuk peserta mandiri kelas 2 berada di desil 6-7. Dalam data Susenas pengeluaran non esensial mereka di rentang Rp254.016 hingga Rp311.060.

Lalu, Kemenkeu juga memasukkan kemampuan tambahan iuran sebesar 10-20 persen dari pengeluaran tersebut, yakni Rp25.402 hingga Rp62.212. Besaran kenaikan iuran tersebut dinilai masih bisa dijangkau oleh peserta mandiri kelas 2.

Kepala Humas M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, sampai dengan 27 Mei, 291 rumah sakit telah mengajukan klaim khusus untuk kasus Covid-19. Beberapa di antaranya sudah diverifikasi, dan saat ini dalam pengajuan ke Kementerian Kesehatan untuk diproses lebih lanjut.

Dalam prosesnya, setelah menerima klaim dan melakukan verifikasi, BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim kepada Kementerian Kesehatan. Kemenkes selanjutnya akan membayar klaim kepada rumah sakit, setelah dikurangi uang muka yang diberikan sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *